Perpustakaan Universitas Riau | OPAC (Online Public Access Catalog)

Found 376 from your keywords: Subject : "PERATURAN"

You currently on page 15 of 19 page(s)

Query took 1.11072 second(s) to complete

XML Result JSON Result

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman pengusulan dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai pada perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

Indonesia. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Call Number : R 378.1 Ind p

Availability : 1 copies available for loan

Peraturan pasar modal

Indonesia. Departemen Keuangan

Call Number : R 343.07 Ind p

Availability : 1 copies available for loan

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 th 1989) dan Peraturan

Indonesia, Undang-undang-Peraturan

Call Number : 370 Ind u

Availability : 1 copies available for loan

Undang-undang keimigrasian: Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian

Indonesia. Undang-undang, Peraturan dsb.

Call Number : 341.48 Ind

Availability : 11 copies available for loan

PPH (Pajak Penghasilan) UU No. 17 th. 2000 UU No. 10 Th 1994; UU no7. th 1991 UU No 7 th 1983

Indonesia, Undang-undang dan peraturan

Call Number : 343.04 Ind p

Availability : 8 copies available for loan

Konvensi internasional perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarga

Rijal Al Huda [et al.]

Call Number : R 341.026 Kon

Availability : 2 copies available for loan

5 Undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya PP no. 35/1985 - PP no. 36/1985

Indonesia

Call Number : R 342.598 07 Ind l

Availability : 1 copies available for loan

Domestic regulation and service trade liberalization

Mattoo, Aaditya - Sauve, Pierre

Call Number : WB 343.08 Dom

Availability : 1 copies available for loan

Panduan lengkap membuat nota pembelaan (PLEIDOI)

Frans Satriyo Wicaksono

Call Number : 345 Fra p

Availability : 1 copies available for loan

Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis & praktis disertai manual): konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris

Hamzah Halim - Kemal Redindo Syahrul

Call Number : 348.598 Ham c

Availability : 20 copies available for loan

Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis & praktis disertai manual): konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris

Hamzah Halim - Kemal Redindo Syahrul Putera

Call Number : 352 Ham c

Availability : 3 copies available for loan

The role of local governments in reducing the risk of disaster

Demeter, Katalin - Erkan, Nihal Ekin - Guner, Ayse

Call Number : WB 352.734 Rol

Availability : 1 copies available for loan

Kompilasi di Bidang BPHTB; Panduan dalam penyusunan aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang BPHTB

Marihot Pahala Siahaan

Call Number : 348.598 Mar k

Availability : 10 copies available for loan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Indonesia. Kementerian Komunikasi dan Informasi

Call Number : R 342.066 2 Ind u

Availability : 2 copies available for loan

Undang-undang Otonomi Daerah 1999 & Juklak

Indonesia, Undnag-undang, Peraturan

Call Number : 342.09 Ind u

Availability : 4 copies available for loan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Call Number : R 027.026 Ind p

Availability : 3 copies available for loan

Putusan perkara nomor 009-014/PUU-III/2005 pengujian UU no. 30 tahun 2004 tentang Sistem Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

Indonesia. Mahkamah Konstitusi

Call Number : R 347.016 Ind p

Availability : 1 copies available for loan

Putusan nomor 015/PUU-III/2005 Pengujian UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Indonesia. Mahkamah Konstitusi

Call Number : R 346.078 Ind p

Availability : 1 copies available for loan

Putusan perkara nomor 007/PUU-III/2005 Pengujian UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945

Indonesia. Mahkamah Konstitusi

Call Number : R 344.02 Ind p

Availability : 1 copies available for loan

Kumpulan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Obat

Call Number : R 615.1026 k

Availability : 1 copies available for loan

First Page Previous 11 12 13 14 15 Next Last Page

SEARCH

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman pengusulan dan pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola, dewan pengawas, dan pegawai pada perguruan tinggi negeri yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum

Peraturan pasar modal

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No.2 th 1989) dan Peraturan

Undang-undang keimigrasian: Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1992 tentang keimigrasian

PPH (Pajak Penghasilan) UU No. 17 th. 2000 UU No. 10 Th 1994; UU no7. th 1991 UU No 7 th 1983

Konvensi internasional perlindungan hak-hak seluruh pekerja migran dan anggota keluarga

5 Undang-undang baru di bidang politik serta peraturan-peraturan pelaksanaannya PP no. 35/1985 - PP no. 36/1985

Domestic regulation and service trade liberalization

Panduan lengkap membuat nota pembelaan (PLEIDOI)

Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis & praktis disertai manual): konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris

Cara praktis menyusun dan merancang peraturan daerah (suatu kajian teoritis & praktis disertai manual): konsepsi teoritis menuju artikulasi empiris

The role of local governments in reducing the risk of disaster

Kompilasi di Bidang BPHTB; Panduan dalam penyusunan aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang BPHTB

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaa Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Otonomi Daerah 1999 & Juklak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 24 tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan

Putusan perkara nomor 009-014/PUU-III/2005 pengujian UU no. 30 tahun 2004 tentang Sistem Jabatan Notaris terhadap UUD 1945

Putusan nomor 015/PUU-III/2005 Pengujian UU nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap UUD 1945

Putusan perkara nomor 007/PUU-III/2005 Pengujian UU no.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap UUD 1945

Kumpulan Peraturan Perundang - Undangan Bidang Obat

Select Language

Advanced Search

License